Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan BBM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI
KENAIKAN BBM YANG MENGAKIBATKAN LONJAKNYA HARGA PANGAN SERTA MEMPENGARUHI
KONDISI MASYARAKAT KECIL
Latar belakang
Indonesia adalah negara yang memiliki
sumber daya alam melimpah. Kekayaan alamnya membentang dari ujung pulau
sumatera hingga pulau papua yang meliputi sumber daya alam yang dapat
diperbaharui dan juga yang tidak dapat diperbaharui. Para pendiri bangsa (founding fathers) ketika merumuskan
konstitusi negara (UUD 1945) menyadari betul
potensi kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, dalam konstitusi
secara khusus pasal 33 UUD 1945 ayat 3 dinyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, kekayaan sumber daya alam
yang dimiliki negara ini harus benar-benar dikelola negara dengan
sebaik-baiknya agar dapat dinikmati oleh segenap masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir orang.
Kontroversi kenaikan harga minyak ini bermula dari tujuan pemerintah untuk
menyeimbangkan biaya ekonomi dari BBM dengan perekonomian global. Meskipun perekonomian Indonesia masih terseok
mengikuti perkembangan perekonomian dunia, akhirnya kebijakan kenaikan BBM
tetap dilaksanakan mulai. Dengan berkembangnya kontroversi yang ada terhadap
kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah berusaha mengetahui dampak langsung
peristiwa kenaikan BBM terhadap kondisi masyarakat kecil di Indonesia. Bahan
Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan yang sangat vital dalam
semua aktifitas ekonomiu, dengan kenaikan BBM tersebut akan memperberat beban
hidup masyarakat dan berdampak menurunnya daya beli masyarakat secara
keseluruhan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi kegaduhan
politik dan kontroversi di Indonesia, jika rata-rata sepanjang usia berdirinya
Negara kesatuan Republik Indonesia, setiap 1,5 Tahun harga BBm selalu naik.
Kenaikan harga BBM dari Presiden
soekarno hingga SBY:
1. Presiden soekarno: 12x menaikan
harga BBM
2. Presiden Soeharto: 18x menaikan
harga BBM
3. Presiden BJ. Habibie : tidak pernah
menaikan harga BBM
4. Presiden Abdurrachman Wahid ( Gus
Dur ) : 1x menaikan harga BBM
5. Presiden Megawati : 2x menaikan
harga BBM
6. Presiden SBY : 3x menaikan harga
BBM dan 3x pula beliau menurunkannya
Hingga saat ini, dari zaman
pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BBM di
Indonesia sudah 36 kali naik harga. Meski begitu, diterima atau tidak harga BBM
di Indonesia masih yang termurah di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Perbandingan
harga BBM di negara - negara ASEAN lain pada Tahun 2012 :
1. Indonesia (Ron 88) Harga BBM di Indonesia: Rp.
4.500 (disubsidi pemerintah).
2. Malaysia (Ron 95) Harga BBM di Malaysia: Rp.
5.753 (disubsidi pemerintah).
3. Philippines (unleaded) Harga BBM di
Philippines: Rp. 12.147 (tidak disubsidi
pemerintah).
4. Thailand (Blue Gasoline 91) Harga BBM di
Thailand: Rp. 12.453 (tidak disubsidi
pemerintah).
5. Singapore (Grade 92) Harga BBM di Singapore:
Rp. 15.695 (tidak disubsidi pemerintah).
Kenaikan
harga BBM ditempuh untuk mengurangi beban subsidi yang sangat besar dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan alokasi dari subsidi BBM akan dialihkan
menjadi alokasi bagi rakyat miskin artinya akan ada 11,6 triliun yang akan di
alokasikan untuk BLSM dan 6 triliun untuk program infrastruktur kemudian ada
juga untuk raskin dan PKH.
Alasan Pemilihan Judul
Alasan pemilihan judul mengenai
kebijakan pemerintah dalam mengatasi
kenaikan BBM yang mengakibatkan
lonjaknya harga pangan serta mempengaruhi kondisi masyarakat kecil,
Yaitu :
1. Kenaikan harga BBM yang menyebabkan Inflasi
yang berdampak bagi masyarakat kecil.
2. Kurangkan perhatian dari pemerintah.
3. Subsidi bebani APBN. ( anggaran pendapatan
belanja negara )
4. Mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah
dalam mengatasi lonjaknya harga pangan
atau BBM yang mengakibatkan masyarakat kecil menjadi korban.
5. Mengetahui dampak dari masyarakat kecil dengan
kenaikan harga BBM yang mempengaruhi lonjaknya harga pangan.
PEMBAHASAN
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan
komoditas penentu kelangsungan
perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai sektor dan
kegiatan ekonomi di Indonesia mengandalkan BBM sebagai sumber energi dalam
beraktivitas. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh entitas ekonomi tidak lepas
dari penggunaan BBM, mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga
hingga perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Ditinjau dari segi
transportasi, keberadaan BBM sangat penting adanya karena kemajuan suatu bangsa
ditentukan oleh kemudahan dan akses transportasi yang baik. Oleh karena itu,
BBM berkaitan erat dengan sistem transportasi sebagai sumber tenaga penggerak.
Sejak tahun 2002, Indonesia telah melakukan impor minyak mentah terkait dengan
penurunan produksi minyak dalam negeri.
Di samping itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan subsidi BBM untuk menekan
beban masyarakat akan tingginya harga minyak dunia. Besarnya jumlah pemberian subsidi ini akan mengalami
fluktuasi selaras dengan perubahan harga minyak dunia. Secara tentatif dan
tertuang dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025, Indonesia
memberikan subsidi BBM dalam beberapa jenis, yakni subsidi untuk minyak tanah,
premium dan solar. Subsidi yang paling besar memakan dana adalah subsidi BBM
jenis premium. Rendahnya harga BBM merupakan salah satu sumber defisit APBN
yang sangat dominan namun hal ini memaksa pemerintah menaikkan harga BBM dengan
rata-rata 30 persen pada tahun 2001.
Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM sebesar 30 persen, subsidi BBM akan
melonjak menjadi Rp 66 triliun pada tahun tersebut. BBM merupakan bahan dasar untuk melakukan kegiatan di
segala sektor dan kehidupan, maka kenaikan harga BBM yang sangat drastis akan
menaikkan harga barang dan jasa termasuk harga kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat
walaupun pada kenyataannya biaya BBM hanya mencakup sekitar 6 persen dari
rata-rata biaya produksi industri pengolahan. Sementara itu bagi rumah tangga,
pengeluaran untuk BBM hanya meliputi sekitar 1,07 persen untuk kelompok miskin
dan 0,15 persen untuk rumah tangga kelompok tidak miskin, atau total 0,21
persen dari anggaran belanja keluarga. Namun untuk pengeluaran transportasi
rata-rata rumah tangga miskin dan tidak miskin mengeluarkan sekitar 2,60 persen
dari seluruh anggaran belanja rumah tangga. Oleh karena itu, kelompok rumah
tangga miskinlah yang paling terbebani oleh kenaikan harga BBM, karena di
samping kebutuhan bahan bakar dan transportasi, kebutuhan- kebutuhan lainnya
pasti naik juga harganya, sedangkan penghasilan mereka relatif kecil.
Berdasarkan kajian Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, ketidaktepatan sasaran dari subsidi BBM dikarenakan oleh ketiadaan pengawasan dalam pendistribusian, baik BBM bersubsidi maupun BBM tidak bersubsidi. Lemahnya pengawasan ini terjadi karena tidak adanya koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kurang efektifnya komunikasi ini menyebabkan kelangkaan BBM dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika masalah ini terus berlanjut maka masalah-masalah di sektor BBM dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lintas sektoral. Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien, yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Ekonomi membedakan efisiensi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi dan x-efficiency. Efisiensi alokasi adalah alokasi sumber- sumber ekonomi sesuai dengan kendala anggaran konsumen barang dan jasa.
X- efficiency menunjukkan kondisi pada sisi penawaran, yaitu apakah penyediaan suatu barang dan jasa sudah dilaksanakan dengan biaya minimum. Selain berperan dalam bidang alokasi sumber daya, pemerintah juga berperan dalam distribusi. Pemerintah dapat memengaruhi distribusi pendapatan secara tidak langsung dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya dengan subsidi BBM jenis premium. Besarnya subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah bergantung pada harga minyak dunia yang sering tidak stabil. Semakin tinggi harga minyak dunia maka pemerintah akan menganggarkan dana yang makin banyak untuk dana subsidi. Alternatif untuk menekan pengeluaran pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM, khususnya jenis premium yang merupakan konsumsi energi tertinggi. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di tarik suatu permasalahan yang ada terhadap kenaikan harga BBM yang mengakibatkan lonjaknya harga pangan yang mempengaruhi kondisi masyarakat kecil. Permasalahan tersebut seperti:
1
. Tidak efektifnya kebijakan subsidi dalam mengatasi kenaikan harga BBM Setelah setahun kebijakan subsidi BBM dijalankan, timbul berbagai kontravensi untuk segera menghentikan kebijakan subsidi bbm, karena setelah di lihat-lihat ternyata kebijakan subsidi ini tidak berjalan efektif dan jauh dari tujuan semula. Kebijakan ini justru membuat perekonomian indonesia semakin parah. Ini karena pada awalnya subsidi bbm diperuntukan kepada warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyalurannya, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas. 40 persen kelompok pendapatan rumah tangga terkaya justru menikmati 70 persen subsidi tersebut, sedangkan 40 persen kelompok pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 15 persen. Penghematan subsidi BBM memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pendidikan masyarakat. Alokasi dana dari penghematan subsidi yang mencapai Rp 38,18 Triliun (dari 2011-2013) akan dapat menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan, Alokasi dana tersebut juga akan dapat digunakan untuk membuat konsep pendidikan gratis secara menyeluruh untuk seluruh siswa” . Oleh karena itu perlu adanya penghematan dan pengawasan agar sasarannya tidak melenceng dari yang seharusnya. Karena dengan semakin besarnya subsidi BBM, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyediaan infrastruktur menjadi terancam dikurangi. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2009. Pada permasalahan ini, saya akan mencoba untuk menganalisis sejumlah alasan yang mendukung penghapusan kebijakan subsidi BBM. Dan usaha-usaha apa saja yang dapat di tempuh untuk menghemat pemakaian BBM. Berikut adalah hasil analisis saya mengenai sejumlah alasan yang mendukung penghentian kebijakan subsidi adalah :
. Tidak efektifnya kebijakan subsidi dalam mengatasi kenaikan harga BBM Setelah setahun kebijakan subsidi BBM dijalankan, timbul berbagai kontravensi untuk segera menghentikan kebijakan subsidi bbm, karena setelah di lihat-lihat ternyata kebijakan subsidi ini tidak berjalan efektif dan jauh dari tujuan semula. Kebijakan ini justru membuat perekonomian indonesia semakin parah. Ini karena pada awalnya subsidi bbm diperuntukan kepada warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyalurannya, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas. 40 persen kelompok pendapatan rumah tangga terkaya justru menikmati 70 persen subsidi tersebut, sedangkan 40 persen kelompok pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 15 persen. Penghematan subsidi BBM memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pendidikan masyarakat. Alokasi dana dari penghematan subsidi yang mencapai Rp 38,18 Triliun (dari 2011-2013) akan dapat menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan, Alokasi dana tersebut juga akan dapat digunakan untuk membuat konsep pendidikan gratis secara menyeluruh untuk seluruh siswa” . Oleh karena itu perlu adanya penghematan dan pengawasan agar sasarannya tidak melenceng dari yang seharusnya. Karena dengan semakin besarnya subsidi BBM, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyediaan infrastruktur menjadi terancam dikurangi. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2009. Pada permasalahan ini, saya akan mencoba untuk menganalisis sejumlah alasan yang mendukung penghapusan kebijakan subsidi BBM. Dan usaha-usaha apa saja yang dapat di tempuh untuk menghemat pemakaian BBM. Berikut adalah hasil analisis saya mengenai sejumlah alasan yang mendukung penghentian kebijakan subsidi adalah :
a. subsidi itu kini diragukan manfaat ekonominya. konsumsi BBM kita pada sektor transportasi sangat boros.
b.
subsidi BBM kita tidak tepat sasaran. Lebih
banyak dinikmati golongan orang kaya.
c.
harga BBM yang
rendah, selain tidak mendorong efisiensi, rawan terhadap penyelundupan.
d.
penyediaan BBM oleh perusahaan monopoli tidak transparan
dan tidak efisien.
e.
subsidi menghasilkan
ketergantungan sangat tinggi pada BBM, padahal indonesia mempunyai sumber
energi cadangan gas dan batu bara lebih besar daripada minyak bumi. Jadi subsidi bbm tidak mendorong
perkembangan sumber energi non-BBM tersebut.
Dari alasan-alasan diatas kita dapat mengetahui jika kebijakan subsidi BBM ternyata tidak berjalan efektif dan jauh dari tujuan semula. Oleh karena itu menurut saya jalan yang terbaik untuk menstabilkan APBN kita adalah dengan menghentikan pemberian subsidi BBM dan menempuh cara lain untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus memikirkan cara lain untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak negara kita.
2. Terjadinya inflasiInflasi terjadi
apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga bahan pokok,harga bahan bakar,
tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik.Selain itu,
inflasi juga diakibatkan oleh :
a. Pengeluaran pemerintah lebih banyak dari
permintaan,
b. Adanya tuntutan upah yang
tinggi,
c. Adanya lonjakan permintaan
barang- barang dan jasa-jasa,
d. Adanya kenaikan dalam biaya
produksi.Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal,
yaitu tarikan permintaan
(kelebihanlikuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan)
produksi dandistribusi (kurangnya produksi (product or service)
juga termasuk kurangnyadistribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari
peran negara dalam kebijakanmoneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua
lebih dipengaruhi dari perannegara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini
dipegang oleh Pemerintah(Government) seperti kebijakan fiskal
(perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif),kebijakan pembangunan infrastruktur
dan regulasi.Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi
akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya
dipicu oleh membanjirnya likuiditasdi pasar sehingga terjadi
permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkatharga. Bertambahnya
volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaanterhadap barang
dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi
tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itukemudian
menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi
karenasuatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang
bersangkutandalam situasi full employment, dimanana biasanya lebih disebabkan
oleh rangsanganvolume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya
likuiditas di pasar jugadisebabkan oleh banyak faktor selain yang utama
tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral,
sampaidengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.Inflasi
desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan
produksidan juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, meskipun permintaan
secara umumtidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya
ketidak-lancaran alirandistribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia
dari rata-rata permintaan normaldapat memicu kenaikan harga sesuai dengan
berlakunya hukum permintaan dan penawaran, atau juga karena terbentuknya
posisi nilai keekonomian yang baru
terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksisendiri
bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yangterkait
tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada
distribusi,dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang
sangat penting.Jika dihubungkan dengan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi
disebabkan olehadanya tekanan dalam proses produksi dan distribusi. Para
produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan
diproduksi atas pertimbangan biaya produksi
yang melonjak.Kalaupun proses produksi tetap lancar, proses distribusi lah
yang akanmenghambatnya. Akibat dari kenaikan harga BBM biaya atau ongkos
untukmendistribusikan barang hasil produksi akan mengalami kenaikan. Dampak kenaikan harga BBM Dalam
situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif.
Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan
dimasyarakat akan meluas. Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima
kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi. Meskipun
demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif dan
dampak negatif.
a) Dampak Positif
I.
Munculnya
bahan bakar dan kendaraan alternatif seiring dengan lonjaknya harga minyak
dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru yang sudah dikenal oleh
masyarakat luas BBG ( bahan Bakar Gas ). Harga juga lebih murah dibandingkan
dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa
sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif
mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu,
akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM,
misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan
lainnya.
II.
Pembangunan nasional akan lebih pesat karena
dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM
naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di
berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
III.
Hematnya
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Jika harga BBM mengalami
kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang.
Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dapat diminimalisasi.
IV.
Mengurangi
pencemaran Udara, Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi
pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil
pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan
berpengaruh pada tingkat kebersihan
udara.
b) Dampak Negatif
1. Harga
barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal. Harga barang dan jasa akan
mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga
bahan bakar.
2. Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka
akan berdampak bagi perekonomian
khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
3. Meningkatnya biaya produksi yang
diakibatkan oleh: misalnya harga bahan,
beban transportasi dll.
4. Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka
rantai perekonomian akan terputus.
5. Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.
Dengan meningkatnya biaya operasi
perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
6. Inflasi akan terjadi jika harga BBM
menglami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi
suatu barang atau jasa.
KESIMPULAN
Naiknya harga bahan
bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif
maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi
perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan
terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa.
Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi.
Iklim investasi akan menurun, sehingga
berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi
inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter
efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi. Jika semua masyarakat
meningkatkan konsumsinya terhadap BBM, maka tidak heran jika terjadi kenaikan
harga BBM, Ini dikarenakan permintaan yang membubung tinggi sementara
penyediaan barang mengalami kekurangan akan membuat harga barang tersebut menjadi naik dan timbulnya
inflasi. Apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka daya beli
masyarakat dan permintaan masyarakat akan barang tersebut menjadi naik.
Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka daya beli
masyarakat akan mengalami penurunan.
Sebagaimana yang tercantum dalam hukum permintaan. Berbanding terbalik dengan
penawaran, jika harga suatu barang sedang mengalami penurunan, maka penawaran
barang tersebut akan menurun pula, tetapi jika harga barang tersebut sedang
mengalami kenaikan, maka penawaran akan barang tersebut juga akan meningkat.
Sesuai dengan hukum penawaran. Terjadinya inflasi tergantung pada sejumlah
faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat harga, juga tergantung pada
kebutuhan masyarakat akan barang tersebut.
SARAN
a. Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk
mengeluarkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
b. Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan
pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang
terjadi. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil suatu tindakan yang bijak,
lebih memperhatikan masyarakat dan harus melindungi masyarakat dari inflasi.
Karena inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga sangat
menyengsarakan masyarakat miskin. Dengan terus menaiknya inflasi kesejahteraan
masyarakat Indonesia pun kian berkurang. Namun tidak hanya pemerintah yang
berusaha untuk mengatasi masalah inflasi ini tapi masyarakat juga harus
mendukung pemerintah dengan ikut serta dalam penghematan pemakaian bahan bakar
minyak dengan melakukan efisiensi energi pada sektor transportasi.
http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2013/117775-Naik-Turun-Harga-BBM-Sejak-Soekarno-Hingga-SBY,
http://www.memobee.com/dari-soekarno-ke-sby-bbm-di-indonesia-sudah-36-kali-naik-harga-9702-eij.html,
Komentar
Posting Komentar